Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencoret anggaran pembangunan rusun di APBD-Perubahan 2018. Pemprov justru menambah anggaran untuk penyediaan rumah DP Rp 0.

"Ini biaya bantuan pembiayaan perumahan. Buat bantuan yang DP 0 itu. Di APBD-P biaya bantuan itu dianggarkan Rp 717 miliar," kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yusmada Faizal dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018).

Anggaran tersebut dialokasikan dari dana sisa lebih anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Yusmada mengatakan dana tersebut untuk pembebasan lahan dan bantuan uang muka rumah.

"Sisa Rp 1 triliun itu akan kami pakai Rp 300 triliun untuk pembebasan tanah, dan Rp 700 miliar untuk bantuan fasilitas uang muka DP 0," ujar Yusmada.

"Kan untuk memiliki perumahan kita memfasilitasi untuk uang mukanya sama KPR-nya dengan bunga yang sangat ringan seperti yang dilakukan selama ini oleh pemerintah pusat," sambung Yusmada.

Sebelumnya, anggaran pekerjaan pembangunan tiga rusun baru yakni Rusun Pegangsan, Rusun Ujung Menteng, dan Rusun PIK Pulogadung dicoret. Rusun yang dianggarkan pada APBD 2017 dihentikan karena tidak mencapai target penyelesaian.

"Ada tiga dimatikan karena waktu tidak cukup," kata Plt Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti dalam rapat dengan Komisi D di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/8).